Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : THL mengikuti apel di Alun-Alun Kota Bangkalan.(Abd Halim,memo)

Bangkalan-Memo. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, tidak  perpanjang Surat Keputusan (SK) Tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Banyaknya Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkup Pemkab Bangkalan perlu diberi pembinaan optimal. Terutama, perihal kinerja dan tingkat kedisiplinan. Tahun ini 12 pegawai non-PNS terpaksa dipecat karena kerap tidak masuk kantor.

Sementara disela-sela kesibukannya, Kabid Penilaian Kinerja BKPSDA Bangkalan, Lilik Haryati menuturkan, THL di Pemkab Bangkalan berjumlah 4.109 orang. Namun, 12 THL dipecat. Sebab, mereka tidak disiplin dalam bekerja dan sering bolos tanpa alasan. Dengan demikian, mau tidak mau Surat Keputusan (SK) THL-nya tidak diperpanjang.

Pemecatan itu bukan tanpa alasan. Namun, Semua sudah melalui proses yang panjang. Misalnya, ada laporan dari Perangkat Daerah (PD) bahwa THL yang mengabdi di tempat tersebut kerap tidak masuk tanpa alasan dan saat dipanggil untuk diklarufikasi yang bersangkutan tak pernah datang. Atas dasar itu, dilakukan pemecatan. 

"Ketika hendak dipanggil, THL-THL yang nakal itu tidak memenuhi panggilan kami. Kemudian, kami konfirmasi ke PD-nya juga tidak sanggup membina," ujarnya, pada memojatim pada hari Senin (25/12/2017).

Lebih jauh Kabid Penilaian Kinerja yang akrap disapa Lili menambahkan, pihaknya mengambil kesimpulan dan memutuskan dipecat. Karena itu, tahun depan per semester akan dilakukan evaluasi. Ketegasan itu tidak hanya berlaku kepada THL saja namun berlaku juga bagi PNS ketika ada yang tidak mengikuti peraturan kedinasan yang telah ditentukan, pilihannya adalah pemecatan. 

Namun, sebelum THL dipecat, pihaknya tetap menunggu laporan dari PD mengenai kinerja dan loyalitas mereka dalam mengabdi. "tidak ada toleransi. Namun, tetap akan dicek, THL yang terdaftar. Jika diketahui, tidak ada orangnya langsung juga dipecat," tegasnya.

Ditempat yang berbeda, Anggota Komisi A DPRD Bangkalan, Agus Salim mengatakan, sudah semestinya pemerintah bersikap tegas. THL-THL yang kerap tidak masuk kantor lebih baik dipecat. Tapi, tetap tidak boleh sepihak. Harus diklarifikasi dan dicek terlebih dahulu.

Baru ketika tidak bisa dibina dan mentok diberi teguran serta peringatan. "Keputusan tidak diperpanjang merupakan langkah tepat, dan itu juga harus berlaku terhadap PNS."pungkasnya. (hlm/rif)

Posting Komentar