Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro SH. SIK. MH., saat Sosialisasi Pencegahan Pungli. (Kusmani,memo)

Bojonegoro-Memo. Tim Saber Pungli yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Polres Bojonegoro beserta instansi terkait lainnya terus melakukan kegiatan pencegahan.

Pada Kamis (21/12) pagi, bertempat di Lantai 4 Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, digelar acara Sosialisasi Pencegahan Pungutan liar (Pungli) oleh unit pemberantasan Sapu Bersih (Saber) Provinsi Jawa Timur.

Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu S Bintoro menjelaskan bahwa, semangat yang diemban Tim Saber Pungli Bojonegoro adalah sebagaimana yang dinstruksikan Presiden RI dan Menkopolhukam yaitu untuk memberantas pungli dan menjadikan sebagai sebuah gerakan nasional.

Labih jauh Kapolres menambahkan, beberapa waktu lalu Tim Saber Pungli Pusat juga melakukan pemantauan di Kabupaten Bojonegoro, dari pemantauan di Bojonegoro tidak ditemukan adanya temuan, dan hal itu menandakan bahwa Bojonegoro bersih dari kegiatan pungutan liar.

Salah satu objek tim Saber Pungli kata Kapolres adalah memantau dan melakukan pengawasan uang negara salah satunya dana desa. Karena anggaran itu diberikan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kita harus mengawasi penggunaan dan pemanfataannya agar tidak disalah gunakan apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan," tegas, perwira tinggi Akademi Polisi (Akpol) 98 ini pada memojatim.

Sementara itu AKBP Mamik Darmiati dari Tim Unit Pemberantasan Saber Pungli menuturkan bahwa, dijajaran Provinsi Jawa Timur pihaknya intensif melakukan kegiatan mulai sosialisasi dan kegiatan lain untuk mengedukasi dan melakukan pencegahan.

"Jangan pernah bosan jika selalu diingatkan atau diberi sosialisasi tentang Saber Pungli, karena pada intinya sosialisasi ini dalam rangka mengingatkan kepada seluruh bidang pelayanan publik bahwa pungutan dalam bentuk apapun itu melanggar hukum dan akan ditindak secara tegas," ucap, AKBP Mamik Darmiati.

"Kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi sekaligus mengingatkan bahwa kinerja kita diawasi agar tertib dan memikirkan kemanfaatan bagi rakyat," pungkasnya.

Asisten I Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito, yang mewakili jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa, tatanan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan kearah yang benar. Dia menyatakan bahwa beberapa penyakit masyarakat seperti pungutan, titipan dan lain sebagainya ditempat layanan publik harus dihindari.

"Pemberi layanan jangan memberi celah, jangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun yang tidak ada dasar hukumnya," pesan, Asisten I, Djoko Lukito.

Sebaliknya pungutan yang ada dasar hukumnya menurut Djoko Lukito harus dipatuhi, seperti retribusi atau lainnya yang memang sudah diatur melalui aturan yang berlaku.

"Membangun kepercayaan publik bukanlah perkara gampang demikian pula mempertahankannya. Kita harus pastikan bahwa rakyat mempercayai kita, dalam hal ini pemerintah yakni dengan cara menghindari hal hal yang bertentangan dengan hukum maupun aturan," imbuhnya.

Hadir dalam kesempatan itu Komandan Kodim 0813 Citra Panca Yudha, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepala Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diikuti peserta diantaranya para Kepala Desa, Camat, Kapolsek dan Tamu undangan lain. (kus/rif)

Posting Komentar