Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Mantan Kepala Dinas (Kadis) Peternakan Pemprov Jatim, Rohayati dituntut 1 tahun 6 bulan oleh ti JPU di Pengadilan Tipikor Jatim (Wawan Prapanca,memo)

Sidoarjo-Memo. Mantan Kepala Dinas (Kadis) Peternakan Provinsu Jawa Timur, Rohayati dituntut tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK) selama 1 tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Timur di Juanda, Sidoarjo, Jumat (13/10/2017). Dalam tuntutannya JPU menilai terdakwa terbukti memberikan suap untuk anggota DPRD Jatim.

"Terdakwa terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tipikor," terang, tim JPU KPK, Budi Nugraha saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jawa Timur di Juanda, Sidoarjo itu.

Lebih jauh, Budi Nugraha menguraikan terdakwa dinilai terbukti melakukan perbuatan korupsi dengan memberikan suap kepada oknum anggota DPRD Jatim dalam pengawasan penggunaan anggaran di Dinas Peternakan Pemprov Jawa Timur saat dirinya menjabat. Yakni terdakwa melakukan penyuapan kepada dua oknum anggota DPRD Jatim yaitu Kabil Mubarok dan Mochammad Basuki melalui R Rahman Agung dengan total suap sebesar Rp 175 juta.

"rincian uang suap Rp 75 juta agar tidak mempersulit dalam pengawasan anggaran saat penyusunan revisi perda Nomer 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina antara Dinas Peternakan Pemprov Jatim dengan Komisi B DPRD Jatim. Sementara Rp 100 juta sebagai bagian dari komitmen pembayaran suap pengawasan anggaran di Dinas Peternakan Pemprov Jatim selama setahun anggaran," imbuhnya.

Seusai tim JPU membacakan tuntutan Ketua Majelis Hakim, Rahmat menutup persidangan. Sidang bakal dilanjutkan Jumat (20/10/2017) mendatang dengan agenda pledoi.

Sementara usai persidangan Penasehat Hukum terdakwa, Ari Nizam menegaskan dari persidangan ini banyak terungkap fakta yang terkait dengan terdakwa. Terdakwa per Desember 2016 baru diangkat. Sementara satu bulan lebih setelah menjabat ada yang menelepon kepada terdakwa dan mengatakan sudah ada komitmen sebelumnya terkait setoran triwulanan itu. Oleh karenanya, untuk revisi Perda yang dibacakan tim JPU ada oknum DPRD yang mengatakan ini kok cuma dibahas saja. 

"Pertanyaan saya ini pada zaman siapa permohonan merevisi Perda itu diajukan bukan jaman terdakwa. Pengajuan revisi itu awalnya dilakukan atas dasar inisiatif pemerintah, seiring perjalanan waktu berubah menjadi inisiatif legislatif," katanya.

Saat ditanya apakah dalam revisi Perda itu, Gubernur harus bertanggung jawab? Pengacara berambut gondrong ini menegaskan pemerintah harus bertanggung jawab. 
"Dinas Peternakan ini bukan perorangan, kan milik pemerintah dan ada pimpinannya," pungkasnya. (WP/Rif)

Posting Komentar