Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Belasan daftar foto dan identitas tersangka yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dipasang tim Bagian Pidana Umum (Pidum) dipapan Kejaksaan Negeri Sidoarjo    (Wawan Prapanca,memo)

Sidoarjo-Memo. Tim Pidana Umum (Pidum), Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo mengumumkan 16 orang terpidana yang ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Belasan orang ini ditetapkan menjadi DPO karena diputus bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI).

Dalam putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap itu, MA juga memutuskan Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mengeksekusi para terpidana itu. Namun sayangnya, sebelum dieksekusi para terdakwa itu sudah kabur alias melarikan diri dan tidak berada di rumahnya masing-masing. Rata-rata keenambelas buron itu, sebagian besar kasus perkara perusakan warga Desa Banjarkemuning, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 

Dalam putusanya ada 8 warga yang menjadi terpidana. Sisanya sejumlah kasus Pidum lainnya.
"Kami minta para terpidana itu segera menyerahkan diri. Karena kalau tidak akan mempersulit diri terpidana sendiri. Karena sejak turunya putusan MA itu tidak ada itikad baik dari para terpidana," terang, Kasi Pidum Kejari Sidoarjo, I Wayan Sumertayasa kepada Memo Jatim, Kamis (05/10/2017).

Oleh karena itu, lanjut Wayan daftar identitas dan foto para terpidana itu diumumkan di sejumlah papan pengumuman. Jika ada warga yang menemukan, orang sesuai daftar identitas dan foto diminta segera melaporkan ke kepolisian terdekat maupun ke Kejari Sidoarjo agar bisa segera dieksekusi.

"Kami hanya menjalankan perintah putusan dari MA RI itu. Memang ada 16 orang yang 8 diantaranya terpidana perusakan yang diketuai oleh almarhum Sanusi bersama teman-temannya. Sudah ada yang meninggal 2 orang. Sisanya belum ditemukan dan menyerahkan diri," imbuhnya.

Wayan menguraikan selain 8 terpidana kasus perusakan itu, ada juga sejumlah perkara pidana umum yang lain. Diantaranya perkara perlindungan anak dan perkara lainnya.

"Kami harap kepada terpidana untuk menyerahkan diri ke Kejari Sidoarjo agar petugas tidak melakukan penangkapan paksa," tegasnya.

Sementara putusan MA RI untuk para terpidana itu, rata-rata 5 bulan sampai 12 bulan (setahun). Hukuman itu, harus dijalani para terpidana karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari MA.
"Kami minta para terpidana (DPO) untuk lebih proaktif dan tidak mempersulit tim jaksa eksekutor. Karena jika tidak proaktif menyerahkan diri maka akan mempersulit dirinya sendiri," pungkasnya. (WP/Rif)

Posting Komentar