Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Kepala Kanwil Menkum HAM Jawa Timur, Susy Susilowati saat memberikan keterangan pers di Lapas Klas II A Sidoarjo (Wawan Prapanca,memo)

Sidoarjo-Memo. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Jawa Timur, Susi Susilowati menyatakan tidak ada toleransi bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diduga terlibat jaringan peredaran narkoba. Hal itu sesuai perintah Menteri Hukum dan HAM. 

Oleh karena itu, bagi petugas Lapas (sipir) yang terlibat narkoba sanksi berat siap menantinya mulai pemecatan hingga penurunan pangkat dan jabatan.
"Buktinya ada 2 di Jawa Timur 2 yang dipecat dan dicopot jabatannya. Termasuk sipir Lapas Porong yang ditembak petugas BNN kemarin dan Banyuwangi," terang Susy Susilowati kepada Memo Jatim, Rabu (11/10/2017) seusai sertijab Kalapas Klas II A Sidoarjo.

Perempuan berkacamata ini menguraikan adanya petugas Lapas yang terlibat narkoba itu karena minimnya petugas. Dia mencontohka  untuk Lapas Porong dihuni 2.500-2.700 orang, tetapi petugasnya hanya 10 orang. Idealnya harus dijaga 130 orang atau 1 peetugas mengawasi 20 orang.

"Selama ada peredaran diluar maka di dalam (Lapas) akan terpengaruh. Kami tidak membela diri. Seperti beberapa kali disampaikan ada ketidakseimbangan penghuni lapas dan petugas jaga. Sehingga pengawasan tidak maksimal. Apalagi teknologi kami untuk mendeteksi alat pembantu tidak mampu. Jadi kemungkinan (peredaran) itu ada saja," imbuhnya.

Kendati demikian lanjut Susy, pihaknya bukan berarti tinggal diam dengan adanya penyalahgunaan narkoba. Baginya hal itu sudah ditindak tegas jika ada petugas terlibat. Yakni mulai pemecatan, pemidanaan maupun pencopotan jabatan dan menurunkan kepangkatan oleh Menkum HAM.

"Jadi untuk narkoba itu tidak ada ampun. Pasti akan dikenai sanksi luar biasa (berat)," tegasnya.

Sementara itu, solusinya lanjut Susy yakni harus ada pemisahan antara penguna dan pemakai agar tidak menjadi satu di dalam satu Lapas. Kendalanya saat ini menjadi satu  karena kemampuan yang terbatas. Menurutnya ada lapas umum tapi 40 -50 persennya dihuni tahanan dan narapidana narkoba seperti Lapas Klas II A Sidoarjo.

"Kami minta pemakai direhab saja biar tidak blunder di dalam Lapas. Karena ada pemakai, pengedar dan bandar jadi satu sehingga menyatu di tengah pengawasan yang tidak maksimal akan menjadi masalah baru," pungkasnya. (WP/Rif)

Posting Komentar