Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Kuasa Hukum Kades Ploso, M. Sholeh SH.  (Slamet,memo)

Sidoarjo,memo
Unit Reskrim Tipikor Polresta Sidoarjo melimpahkan berkas perkara kepala desa Ploso, Krembung, Sidoarjo, Syaiful Efendy dan Sekretaris Desa (Sekdes) Abdul Rofik ke Kajaksaan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis (3/8) pagi. 

Berkas dengan pokok masalah Pungutan Liar (Pungli) atas pendaftaran prona dengan sejumlahBarang Bukti (BB) berupa uang tunai sebesar Rp. 500 ribu sampai Rp  1.5 juta dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Kades Ploso Kecamatan Krebung melalui penasihat hukumnya M. Sholeh, berencana akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap klayendnya kepada Kejasaan, dengan dasar jumlah tersangka tidak hanya sang kepala desa melainkan beberapa perangkat juga terlibat. 

"Kita tetap akan mengajukan penangguhan penahanan, dikarenakan jika semuanya ditahan akan terjadi kelumpuhan pelayanan administrasi di kantor desa Ploso," dalih, M. Soleh saat ditemui diruang Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Sementara Wakasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Teguh Setiawan saat dikinfirmasi terkait adanya permohonan penangguhan yang akan diajukan oleh piha kyasa hukum tersangka menfatakan, penangguhan penahanan merupakan kewenangan jaksa. 

"Lha itu kewenangan jaksa kalau sudah pada tahap ke-2," terangnya, singkat pada media.

Sekedar diketahui sebelumnya pada tanggal 2/3/2017, kades Ploso Saifull Efendy beserta sekretaris desanya (sekdes) Abdul Rofik, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat melakukan pungutan liar (pungli), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sebelumnya dikenal dengan Prona. Saat itu, jumlah pungutan antara Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta guna pembelian patok dan materai. (Ss/rif)

Posting Komentar