Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Djoko Sartono saat menunggu pemeriksaanya di Kejari Sidoarjo (Nur Chambali,memo)

Sidoarjo-Memo. Paska pemeriksaan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Djoko Sartono Jumat lalu. Kejaksaan Negeri Sidoarjo terus memperdalam pemeriksaan. Hal itu dibuktikan dengan terus mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) dari saksi-saksi terkait dugaan korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD AU).

Kasi Intel Kejari Sidoarjo Andri Tri Wibowo mengatakan, Joko Sartono diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan bocornya pengelolaan keuangan PDAU. Dimana PDAU merupakan perusahaan milik Pemkab Sidoarjo.

"Yang bersangkutan saat ini diperiksa sebagai saksi. Hingga saat ini, pemeriksaan juga masih berlangsung," ungkapnya kepada Jumat (26/5/2017).

Mantan Kasi Pidsus Kejari Jombang ini menuturkan, orang nomor tiga di lingkup Pemkab Sidoarjo itu diperiksa sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo serta saat dia menjabat sebagai Sekda (saat ini). Saat disinggung tentang materi pemeriksaan, Andri mengatakan, masih berkaitan dengan setoran Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dari PDAU ke Pemkab Sidoarjo. Sebab, dinilai ada ketidak beresan didalam perusahaan pelat merah ini.

"Jabatannya dia sangat relevan sekali. Kami ingin tahu mekanisme maupun setoran PDAU atas pendapatan setiap tahunnya atau yang disetorkan Kas Pemkab Sidoarjo itu berapa," tegasnya.

Tim Penyidik Kejari Sidoarjo kini tengah fokus mengumpulkan alat bukti dugaan bocornya pengelolaan keuangan PDAU selama enam tahun terakhir yakni mulai tahun 2010-2016.

"Untuk hasil pemeriksaan, saya belum dapat menyampaikan. Karena saat ini belum karena masih berlangsung," tambahnya, Disinggung terkait dengan adanya tersangka lain dalam kasus ini, Andri menyatakan semua kemungkinan masih terbuka lebar.

Diwaktu yang berbeda Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo H.M. Sunarto saat dikonfirmasi melalui selulernya, terkait adanya pengembalian uang yang kini disita pihaknya, apakah bisa menghapus unsur pidananya, mengatakan, 

"Sedang kami kaji lebih lanjut."tutur, Mantan Aspidsus Kejati Gorontalo pada koran memo ,Minggu (28/5/2017). (Nh/rif)

Posting Komentar