Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : ilustrasi

Sidoarjo,Memo
Pasca ditetapkanya tiga pejabat PD AU Direktur Utama (Dirut) Amral Soegianto, Kepala Unit Property Imam Djunaedy, dan Kabag Umum Siti Winarni, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo kini berhasil ungkap fakta baru dari kasus perkara dugaan penyalah gunaan keuangan PD AU pada tahun 2010 sampai 2016.

Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus), Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo memeriksa sejumlah pejabat Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha dan sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo selama berjam-jam mulai pukul 09.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB. Pada hari Senin(8/5) lalu. terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan PD Aneka Usaha.

Dari hasil pendalaman penyidikan, tim penyidik Kejari Sidoarjo mengungkapkan, jika ada kuintasi penerimaan keuangan untuk pejabat Pemkab Sidoarjo senilai Rp 75 juta dan anggota DPRD Sidoarjo senilai Rp 75 juta. Pihaknya memastikan ke saksi aliran dana itu untuk kepentingan apa saja.

"Pemeriksaan kami ya untuk memastikan uang itu untuk apa. Karena saksi yang kami periksa tahu aliran dana itu sekaligus peruntukannya," ungkapnya, Senin (08/05/2017).

Sementar, Kepala Kejari Sidoarjo, M Sunarto menguraikan jika pemeriksaan masih mengenai pengelolaan manajemen keuangan. Diantara yang masuk ke Pemkab Sidoarjo, ke PD Aneka Usaha maupun ke orang lain yang peruntukkannya tidak sesuai dengan aturan.

"Lah yang masuk itu setoran itu masuk rincian apa gelondongan. Itu yang perlu dilacak peruntukannya," tegasnya.

Menurut mantan Aspidsus Kejati Gorontalo ini, yang didalami penyidik adalah aliran dana dari 3 unit di PD Aneka Usaha itu yang setorannya diluar Pemkab Sidoarjo dan PD Aneka Usahanya yang terus didalami tim penyidik. Lantaran tim penyidik mengendus ada dugaan aliran itu diluar tanggung jawab setoran ke Pemkab dan PD Aneka Usaha.

"Semua itu yang harus didalami. Tim penyidik mengendus ada aliran dana diluar setoran resmi," ungkapnya.

"Konfrontir itu penting karena untuk mencari kebenaran keterangan termasuk siapa yang memalsukan keterangan untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP)," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, paska ditetapkanya 3 pejabat Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Sidoarjo, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus), Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Senin (8/5)lalu. Kejaksaan Negeri Sidoarjo secara intens mendalami temuan aliran dana ke Pejabat Pemkab dan Anggota DPRD.

Sementara, media ini mencoba menghubungi melalui selulernya Kabag Hukum Kabupaten Sidoarjo, Hery Soesanto saat dikonfirmasi adanya dugaan aliran dana ke Eksekutif dan Legislatif mengatakan, "yang namanya dugaan ya harus dibuktikan, apakah itu unsur-unsurnya kaitan administrasi untuk bagi-bagi, apa memang itu bagian proses korupsi? Kalau itu bagian korupsi ya harus diperiksa semuanya." ujar, Kabag Hukum Pemerintah Sidoarjo, Hery Soesato , hari Rabu (10/5).

Carut marutnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mulai dari Pemerintah Desa sampai Kabupaten yang terseret perkara pidana menambah daftar/ catatan hitam. Disini peran dan fungsi Kabag Hukum dan Inspektorat selaku (DEWAS) Instansi yang bersangkutan dipertanyakan? . (rud/rif)

Posting Komentar