Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Ilustrasi

Sidoarjo-Memo. Banyaknya Kepala Desa (Kades) yang tersandung permasalahan hukum yang saat ini di tangani Polresta maupun di Kejaksaan Negeri (Kejari) tidak membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengambil sikap tegas. Padahal kasus hukum yang menimpa kades tersebut akan memicu persoalan baru yakni dalam hal pelayanan administrasi bagi warga setempat.

Seharusnya pihak Pemkab Sidoarjo segera menunjuk Pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Desa agar administrasi  Desa tidak terganggu.

Hingga bulan April ini saja ada sejumlah kepala desa yang berstatus tersangka dan ditahan, bahkan ada yang sudah berstatus terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di jalan Juanda Sidoarjo.

Kebanyakan para Kades ini tersandung kasus menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri seperti kasus Bantuan Sosial (Baksos), Dana Desa, pungli prona dan kasus pungli pengurusan surat tanah.

Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo Dr. Heri Soesanto, SH. MH kepada wartawan mengakui jika Kepala Desa yang tersandung masalah hukum tidak bisa segera ganti atau di PJ kan, hal ini disebabkan ada beberapa dasar yuridis yang belum terpenuhi.

"Untuk mengambil kebijakan tersebut (penunjukan PJ red) Bupati harus ada dasar yuridisnya, diantaranya surat usulan dari bawah dalam hal ini BPD ke Kecamatan dan dilanjutkan ke Kabupaten juga dilampiri surat keterangan tersangka," katanya, kamis, (6/4/2017).

Pendapat Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo tersebut tak sejalan dengan peraturan perundang undangan, menurut UU Desa Pasal 40 ayat 1 yang menjelaskan " Pemberhentian Kepala Desa disebabkan  tidak menjalankan tugas sebagai Kepala Desa atau dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun oleh pengadilan.

Data yang diterima koranmemo ada beberapa Kepala Desa yang tersandung masalah hukum seperti tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polresta Sidoarjo serta penyalagunaan dana desa dan dana Baksos yang ditangani Kejari Sidoarjo yakni, Kades Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kades Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kades Boro dan Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kades Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kades Dukuh Sari Kecamatan Jabon, Kades Ploso Kecamatan Krembung dan Kades Dukuhsari Kecamatan Prambon.

Tak hanya Kades aktif saja yang terbelit kasus hukum, Unit Tipikor Polresta Sidoarjo beberapa waktu lalu juga berhasil OTT Pelaksana Jabatan (PJ) Kades Semambung Kecamatan Gedangan atas kasus pungli pengurusan sertikat tanah.(ss/rif)

Posting Komentar