Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


foto : Warga Desa Tragih Kecamatan Robbatal Sampang Madura didampingi kuasa hukumnya saat di halaman Mapolda Jatim

Surabaya-Memo. Kepala Desa (Kades) Tragih, Kecamatan Robbatal, Kabupaten Sampang, Madura, dilaporkan warganya ke Polda Jatim terkait kasus dugaan penggelapan bantuan beras dari pemerintah untuk warga miskin alias Raskin. Perbuatan kriminal itu dilakukan terlapor selama 10 bulan pada 2016 lalu, Kamis (20/4/2017).

Tindakan warga yang melaporkan Paklan, Kades Tragih itu lantaran dinilai telah menggelapkan Raskin pada tahun kemarin,"Saya melapor ke Polda Surabaya ini hanya untuk mencari keadilan bagi desa kami," ujar Ru'ie, salah satu warga (pelapor) saat dikonfirmasi wartawan di halaman SPKT Polda Jatim, Kamis (20/4/2017).

Berdasar data yang diperoleh warga dari BULOG diketahui pendistribusian sebenarnya 12,735 ton beras bagi tiga dusun yang ada di desa Tragih. Sementara, Fredy SH,  kuasa hukum warga mengatakan bahwa, Kades Paklan selama ini tidak ada ketransparanan pada warga desa setempat terkait pembagian beras raskin selama 10 bulan terkahir sejak tahun 2016.

"Warga melapor ke Polda Jatim ini terkait Raskin (beras miskin, red) yang tidak pernah diterima oleh warga Desa Tragih dari tiga dusun sekitar kurang lebih ada 800 kartu keluarga (KK), " papar Fredy SH, saat mendampingi warga melapor ke Polda Jatim,  Kamis (20/4/2017).

Kedatangan warga itu, lanjut Fredy SH, tak lebih hanya untuk mencari keadilan, karena mereka merasa haknya telah digelapkan oleh Kades Paklan, mangkanya warga sepakat melaporkan ke yang berwajib.

"Warga jauh-jauh datang ke Polda Jatim ini untuk mencari keadilan,  karena warga disini juga telah mengecek kepada pihak terkait (Bulog Jatim) dan warga juga telah diberi data lengkap terkait pendistribusian atau penyaluran resmi beras raskin ke desanya," tukasnya.

Dari total kerugian beras raskin yang seharusnya diterima warga miskin desa setempat,  masih kata Fredy Haryono, SE, SH,.

Fredy SH, membeberkan jumlah beras yang seharusnya diterima oleh warga namun tidak pernah direalisasikan oleh Kades tersebut,"Dari total 12.735 ton total beras raskin ke desa Tragih, jika dikalikan 10 bulan, didapati jumlah 127.350 ton beras yang selama ini diduga digelapkan oleh Kades Paklan. Namun faktanya, warga tidak memperolehnya selama sepuluh bulan sejak tahun 2016," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui dari dugaan penggelapan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat yang diangkat atau disahkan oleh negara maka terancam Pasal 372 yunto Undang undang korupsi Pasal 3 tahun 1999 dan  pasal 1 tahun 2003.  Dengan ancaman pidana  paling lama 5 tahun dan paling singkat 1 tahun penjara. (mt/rif)


Posting Komentar