Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Ilustrasi

Ketua DPRD Sidoarjo : Eksekutif harus mengkaji ulang agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak penegak hukum 

Sidoarjo-Memo. Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) atau Prona yang diselenggarakan oleh kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, beberapa waktu lalu, program tersebut membantu memperingan beban masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat. 

Namun untuk saat ini, PTLS atau Prona di Kabupaten Sidoarjo kini menjadi polemik terkait banyaknya Kepala Desa (Kades) yang terlibat kasus pungli Prona.
hal tersebut menjadi sangat vital untuk saat ini. Disisi lain, program PTLS sangat membantu masyarakat. Untuk mempermudah serta melancarkan pelayanan, warga diperbolehkan menghimpun uang untuk kelancaran program prona. Baik untuk pembuatan patok, materai dan adminitrasi lainya asal sesuai kesepakatan/rapat desa seperti yang diterbitkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor : 180/1002/404.1.1.3/2017 Tertanggal 03 Maret 2017.

Ditempat yang berbeda Ketua DPRD Sidoarjo H.Sullamul Hadi Nurmawan saat dikonfirmasi terkait Surat Edaran Bupati menyampaikan, agar anggaran tersebut dimasukkan ke dalam APBDes. Namun, mekanismenya juga harus diperjelas. "Tapi agak rumit juga. Yang paling enak perangkat jangan menerima uang apapun dari Prona tersebut. Perangkat desa harus melepaskan semua kepengurusan kepada warga itu sendiri. Biarkan mereka bersama-sama membuat patok, membeli materai sendiri maupun melengkapi berkas-berkas sendiri. Tugas perangkat memudahkan terkait kepengurusan berkas itu hingga ke BPN," ucap, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Sidoarjo menambahkan, bahwa Pihak eksekutif juga pernah mengusulkan agar dimasukkan dalam APBD 2017 untuk membantu perangkat desa agar tidak melakukan tarikan. Namun, hal itu tidak serta merta bisa dimasukkan ke APBD tahun ini. 

"Jika anggaran itu diusulkan dalam APBDes, APBDes yang kapan? Karena APBDes sendiri bisa dirancang untuk pertengahan tahun anggaran maupun di awal tahun. Sedangkan di tahun ini APBDes sudah berjalan," tutur,Ketua DPRD Sidoarjo, yang akrap disapa Gus Wawan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

"Prona harus dilaksanakan sekarang. Setahu saya, tidak bisa memasukkan anggaran secara tiba-tiba di tengah tahun anggaran yang berjalan. Makanya, dalam SE tersebut, sebaiknya eksekutif harus mengkaji ulang agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak penegak hukum dalam menggunakan anggaran tersebut," pungkasnya. 

Seperti banyak diberitakan sebelumnya, banyak kepala desa berserta perangkat desa yang tersandung kasus pungli program prona. Sebelumnya, penarikan biaya kepada para peserta PTSL atau pemohon pengajuan Progam Prona yang diselenggarakan oleh BPN Sidoarjo itu, tidak ada ketentuan maupun dasar hukumnya. Dengan demikian, ada kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan pungli. (ss/rif)

Posting Komentar