Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Sidoarjo-Memo. Pasca kocok ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beberapa waktu lalu, Tiga fraksi di lingkungan DPRD Kabupaten Sidoarjo memproklamirkan sebagai 'oposisi' kini mulai merapatkan barisan. Setelah ketiga fraksi tidak mendapatkan satu posisipun. Mereka sepakat untuk memperketat pengawasan, termasuk saat menyikapi laporan keerangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati dalam waktu dekat ini.

Ketiga fraksi masing-masing F-PDIP, F-PAN dan F-PKS. Mereka memilih sebagai 'oposisi' setelah dalam kocok ulang (AKD) pimpinan komisi berubah total kecuali ketua komisi D.

Selain merapatkan barisan Tiga Fraksi sepakat untuk memperketat pengawasan dan mengancam akan membawa kerana hukum terhadap hasil AKD dan APBD 2017 yang dinilai cacat hukum.

Melalui Ketua Fraksi PAN, Bangun Winarso ST Fraksi oposisi mengatakan, pengetatan pengawasan yang dilakukan tetap mengacu kepada tupoksi masing-masing, termasuk pula untuk mempelototi LKPJ bupati. 

"Draf LKPJ segera disampaikan pihak eksekutif. Untuk itu, kami akan melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi kami," tegas, Bangun.

Ditambahkan Bangun, pihaknya mengingatkan kepada kubu fraksi yang propenguasa berkenaan dengan masalah APBD 2017 yang sampai hari ini belum ada kejelasan. 

"Sudah kami ingatkan berkali-kali tapi kalau sudah tidak diindahkan, yudikatif nantinya yang akan menentukan," tegas, politisi muda  dari partai bergambar matahari ini.

Menurut dia, sampai saat ini PAN bersama dua fraksi lainnya (PDIP dan PKS) belum pernah diajak bicara oleh PKB selaku pemenang untuk duduk bersama mencari solusi terbaik untuk Sidoarjo ke depannya meski sebenarnya ketiga fraksi itu bersedia diajak kompromi politik.

Sementara diwaktu yang berbeda Ketua DPRD Sidoarjo H Sullamul Hadi Nurmawan saat dikonfirmasi terkait paripurna kocok ulang AKD beberapa waktu lalu menyampaikan, "Memang iya, tapi yang ikut paripurna sudah 28, artinya sudah quorum, dalam acara paripurna ada pemilihan pimpinan komisi di masing-masing komisi. Mungkin karena merasa gak ada peluang akhirnya memilih menarik anggotanya dari masing-masing komisi, supaya proses pemilihan pimpinan komisi tidak bisa terlaksana,"jelas, politisi dari PKB ini. (ss/rif)

Posting Komentar