Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement



Foto : Ketua Umum BPI KPN PA RI Drs. TB. Rahmad Sukendar,SH., bersama Ketua Dewan  Pembina BPI Kombes Pol. Drs. H. Erwin C Rusmana saat memimpin rapat.

Jakarta-Memo. Pemeritah Indonesia saat ini benar-benar serius dalam hal menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pungutan Liar (Pungli). 

Presiden Joko Widodo menginstruksi kepada Kapolri agar lebih serius didalam menanganani dan menindak siapapun pejabat penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran/penyimpangan, serta menyalahgunakan wewenang didalam melaksanakan  tugasnya melayani masyarakat.

Sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai mana mengutip pernyataan ketua KPK, "jika korupsi dipandang sebagai persoalan besar kita, maka masyarakat juga harus terlibat pemberantasannya". Maka kami Satgas Saber BPI KPNPA RI siap menindak lanjuti arahan dari Pembina Untuk menjadi garda terdepan dalam hal peran aktif untuk Pemberantasan korupsi di Indonesia.

Terkait dengan adanya, MOU Polri dengan BPN maka, Pembina BPI KPNPA RI memberi instruksi kepada seluruh Jajaran BPI KPNPA RI seluruh Indonesia, untuk bergerak cepat melakukan pemantauan di seluruh kantor BPN baik Kota/Kabupaten maupun Propinsi dan diharapkan untuk berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian di Daerah nya masing masing dengan harapan dapat meminimalisir adanya Pungutan liar dalam hal Pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Pertanahan.

Dalam menyambut instruksi pembina BPI KPNPA RI, TB. Rahmad Sukendar selaku Ketum BPI KPNPA RI, menyatakan dihadapan awak media dikantor Pusat BPI KPNPA RI, untuk menindak lanjuti dari MOU Kapolri dan Kepala BPN, agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran BPI di seluruh Indonesia untuk memprioritaskan penyelidikan tindak pidana berkaitan dengan mafia tanah dan penyalah gunaan wewenang. pemalsuan surat tanah, sertifikat, dll.

BPI KPNPA RI siap membantu Polri dan Badan Pertanahan Nasional yang berkaitan dengan Mafia Tanah / Penyalahgunaan wewenang, pemalsuan surat dan serifikat serta pungutan liar di Kantor BPN Kota/Kabupaten maupun Propinsi, tandasnya. (*/John)

Posting Komentar

  1. Masukkan komentar Anda...apakah di malang jatim juga ada tim saber mafia tanah,kalau ada bagaimana cara lapornya

    BalasHapus