Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Kades Sarirogo saat digelandang ke mobil tahanan Kajari Sidoarjo

Sidoarjo-Memo. Setelah penyerahan berkas tahap dua oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Kepala Desa Sarirogo, Eko Wibowo akhirnya ditahan di Rutan Klas IA Medaeng Surabaya. Penahanan itu dilakukan dikarenakan tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti.

Kasie Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Adi Harsanto mengatakan penahanan terhadap kades Sarirogo, Eko Prabowo dilakukan penyidik kejaksaan negeri lantaran takut menghilangkan barang bukti. Sehingga upaya itu dilakukan terhadap tersangka Kades Sarirogo.

"Takut menghilangkan barang bukti," ujar, Kasi Pidsus Adi Harsanto, pada hari Rabu, (01/03) diruanganya.

Dia membenarkan, bahwa sebelumnya pihak Polresta Sidoarjo hari ini menyerahkan berkas tahap dua yakni penyerahan Barang bukti dan tersangka.

 "Sepekan yang lalu, sudah di P21, artinya kasus itu sudah lengkap,"terangnya.

Selanjutnya, pihaknya akan segera melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Tindak Pidan Korupsi (Tipikor) Surabaya di Jalan Raya Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat perbuatannya, Tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf E juncto pasal 11 Subsidair UU Nomor 35 tahun 1999 perubahan dari UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Sidoarjo, lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum perangkat desa yang diduga melakukan pungutan liar (Pungli), terhadap para peserta/ pemohon warga Desa Sarirogo, yang mengajukan permohonan program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) atau Prona yang diselenggarakan oleh kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, beberapa waktu lalu.
Dalam kasus ini, tersangkanya adalah Kepala Desa (Kades) Sarirogo Eko Prabowo. Dia diamankan setelah polisi menemukan sejumlah barang bukti yang mengarah pada keterlibatan oknum kades tersebut. Yakni, adanya praktik pungli terhadap para peserta atau pemohon pengajuan pembuatan sertifikat dalam program Prona, yang mana dalam pelaksanaanya pihak pemerintah desa, termasuk kades setempat, membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai panitianya.

Anehnya, dalam proses pengajuan itu, para peserta dibebani biaya Rp 500 ribu. Lantaran hal tersebut, dilakukan tanpa adanya ketentuan atau dasar hukum yang mengatur tentang pembebanan biaya kepada para peserta. Nah, pada oprasi tangkap tangan itu, penyidik berhasil melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp 22.820.000, serta 204 lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing- masing peserta. (ss/rif)

Posting Komentar