Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Kades Boro Ainuri pakai peci saat digiring ke mobil tahanan usai persidangan

Sidoarjo-Memo. Kepala Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo Ainuri ditahan usai menjalani sidang pertamanya terkait kasus perkara Bantuan Sosial (Bansos) APBD Jawa Timur Tahun 2013. Nampak jelas diraut wajah terdakwa kekecewaan yang mendalam. Pasalnya, sebelumnya saat proses penyidikan dan penuntutan Kades aktif ini tidak ditahan, namun dalam sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jalan Juanda Sidoarjo. dalam agenda dakwaan Majelis Hakim yang diketuai Unggul, memutuskan menahan terdakwa ke Rumah Tahanan (Rutan) hari Jumat (31/03).

"Memerintahakan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menahan saudara terdakwa ke rumah tahanan,"tegas, Hakim Ketua diruang sidang.

Keputusan penahanan itu membuat terdakwa kaget. Pasalnya, saat proses ditingkat penyidikan dan penuntutan, Kades aktiv itu tidak ditahan. "Sempat kaget, namun kami tetap memberikan support kepada klien saya," ujar, Imam, kuasa hukum terdakwa usai persidangan.

Sidang perdana itu dengan agenda dakwaan. JPU Wahid mengungkapkan, peran terdakwa Ainuri, selaku Kades pada saat itu lebih aktiv diantaranya membentuk panitia Kelompok masyarakat (Pokmas), memerintah pokmas, menerima uang dari pokmas lalu diberikan kepada Anang, selaku koordinator Bansos.

"Setelah uang senilai Rp. 125 juta untuk bangunan plengsengan keluar, langsung dibawa terdakwa senilai Rp. 50 juta, sisanya Rp. 75 juta diberikan kepada Anang. Itu tidak ada bangunan sama sekali," ujarnya.

Menurut Wahid, perbuatan terdakwa didakwa dengan dakwaan alternativ yakni pasal 2 Jo. Pasal 3 Jo.  Pasal 8 Jo. Pasal 9. Jo Pasal 11 Jo. Pasal 12 huruf e UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 KUHP.

Selain Ainuri, Pengadilan juga menjadwal sidang untuk Kades Kludan, Zainul Lutfi, dengan perkara dan majelis yang sama. Namun, JPU tidak bisa menghadirkan terdakwa lantaran sedang umroh. "Terdakwa sedang umroh," papar, Wahid. 

Meski demikian, majelis meminta JPU untuk menghadirkan terdakwa Kades Kludan, pada sidang pekan depan.

Perlu diketahui, sebanyak 32 Desa di Sidoarjo yang menerima Bansos APBD Jatim 2013. Bansos itu kini disoal oleh dua penegak hukum dari Polresta Sidoarjo dan Kejari Sidoarjo. 

Diduga dari anggaran yang dikucurkan antara Rp. 125-Rp.145 juta itu dipotong hingga 70 persen. Sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai anggaran itu diduga banyak yang tidak sesuai peruntukan dan ada pula yang diduga fiktif.(ss/rif)

Posting Komentar