Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Ilustrasi

Sidoarjo-Memo. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Sebanyak 32 Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) diperiksa Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Mereka diperiksa terkait dugaan tindak pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial dari Provinsi Jawa Timur tahun 2013.

Pemeriksaan tersebut dilatarbelakangi adanya penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang diperuntukan pembangunan desa. Kali ini giliran Kepala Desa Boro dan Kepala Desa Kludan masing-masing Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polresta Sidoarjo, akhirnya melimpahkan berkas, tersangka dan barang bukti dua kepala desa yang terjerat kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) APBD Jatim 2013.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Much Anwar Nasir, melalui Kanit Idik III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Iptu Hari Siswanto mengungkapkan, pelimpahan itu menyusul setelah berkas yang sudah dilimpahkan dinyatakan sempurna oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

"Setelah berkas dinyatakan P-21, kami secepatnya melimpahkan, dan baru hari ini kami limpahkan," terangnya.

Lebih lanjut Hari menambahkan, pelimpahan berkas Kedua Kades tersebut yakni, Kepala Desa (Kades) Kludan, Ahmad Zainul Lutfi dan Kades Boro, Ainuri. 

"Keduannya kini sudah menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU)," tegas, Kanit III Tipikor Polresta Sidoarjo, Iptu Hari Siswanto, pada hari Jum'at (10/03).

Ditempat yang berbeda tim kuasa hukum kedua terdakwa, Imam Lutfi menyatakan, kliennya hanyalah korban. 

"Klien saya merupakan korban, itu ada pelaku utama," pungkasnya

Imam mengungkapkan, pihaknya tidak menampik jika kliennya menerima imbalan uang dari Anang (tersangka sebelumnya), selaku koordinator yang mengajukan Bansos tersebut. 

"Kades Boro hanya terima Rp 50 juta dan Kades Kludan hanya terima Rp 6.5 juta, semuanya dari tersangka Anang setelah pencairan anggaran," ungkapnya.

Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang didapat masing-masing desa bervariasi. Ada yang mencapai Rp. 150 juta, Rp. 170 juta hingga Rp. 200 juta. Namun dalam proses pencairan terdapat pemotongan, Untuk pemotongan dana bansos sendiri juga bervariasi. Diperkirakan mencapai 60 hingga 80 persen dari jumlah dana bansos yang diturunkan oleh Pemprov Jatim. Akibatnya pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan Bimbingan Teknik (Bimtek), menjadi tidak sesuai dengan peruntukan. (ss/rif)

Posting Komentar