Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement


Foto : Mami dan Manajer Mega Karaoke tersangka penyedia purel penari stirptis

Surabaya-Memo. Kali ini kasus perkara porno aksi di tempat Mega Karaoke yang berhasil diungkap oleh Sat Reskrim Polrestabes Surabaya hingga saat ini masih melakukan pengembangan penyidikan kasus Mega Karaoke Jl Ngaglik KAV 17/14, yang kedapatan menyajikan purel untuk menari striptis.

Penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap pemilik dan jajaran manajemen yang dianggap mengetahui aktivitas sajian purel penari striptis dengan biaya Rp 60 ribu perjam.

Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Bayu Indra Wiguno mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari jajaran manajemen Mega Karaoke yang dianggap sengaja menyajikan striptis juga mengetahui kegiatan tersebut untuk mengeruk keuntungan.  

"Setiap yang menyajikan pornoaksi, baik yang menyediakan dan mengetahui akan ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diatur dalam pasal 296 KUHP juncto pasal 55 KUHP dan pasal 56," terangnya, Sabtu (18/2/2017).

Setelah Dua Staf Mega Karaoke yakni, Nana Suryawati (36th) yang bertindak sebagai Mami dan Eka Bayu Prasetyo (26th) sebagai Manager. Ada dugaan Humas dan Bos Mega  Karaoke juga mengetahui kegiatan tersebut, sehingga petugas melakukan pemanggilan untuk kepentingan penyidikan.

Menurut info yang berhasil dihimpun oleh memojatim Humas Mega Karaoke juga seorang oknum wartawan di media mingguan di Surabaya. Oknum ini sering mengaku-ngaku keponakan salah satu pentolan Satpol PP Surabaya.

"Siapapun itu termasuk oknum (wartawan) yang masuk dalam jajaran manajemen akan kami jerat untuk dijadikan tersangka," tegas, Wakasat Reskrim Kompol Bayu Indra Wiguno pada media.

Atas kejadian penyajian tarian Striptis atau Pornoaksi Mega Karaoke terancam dengan Undan-Undang Pornografi No 44 Tahun 2008. Dimana termaktup dalam Pasal 40 dan 41 yang berbunyi sebagai berikut.

1. Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. pembekuan izin usaha;
b. pencabutan izin usaha;
c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
d. pencabutan status badan hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang- Undang ini, telah dibentuk gugus tugas antar departemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden. Seperti yang dikutip dari UU Pornografi. (tim)


Posting Komentar