Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Malang-Memo. Adanya kabar dugaan pelanggaran yang termatup pada pasal 263 ayat 1, dengan dalil-dalil yang berbunyi, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Sebagaimana yang tertuang pada KUHP.

Menindak lanjuti laporan warga Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Jawa Timur. Pada hari Senin (02/01) lalu, tentang dugaan penggunaan ijaza palsu atas nama Niti Achmad selaku Kepala Desa Ngenep. Kini Satuan Reskrim Polres Malang, melakukan memanggil 4 saksi. Menurut info yang berhasil dihimpun oleh memojatim Keempat saksi tersebut adalah Tiga perangkat Desa Ngenep dan mantan istri Kades Niti Achmad.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya. Keresahan warga Desa Ngenep yang berujung pelaporan atas dugaan penggunaan ijaza palsu yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngenep Niti Achamad, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Pada hari ini Jumat tanggal (20/01) kurang lebihnya ada 4 orang yang dipanggil oleh Satuan Reksrim Polres Malang.

"Empat orang yang dipanggil sebagai saksi dipolres Malang."tutur, salah satu warga Desa Ngenep yang akrap disapa Bey saat dikonfirmasi oleh memojatim, hari jumat (20/01).

Keempat saksi tersebut yakni, Jumiati mantan istri Kades Desa Ngenep, Sonhaji, Imron Rosadi, dan Supangkat ketiganya adalah perangkat desa Ngenep. Dari info yang berhasil dihimpun oleh memojatim, warga Desa Ngenep cukup lama resah selain adanya dugaan penggunaan ijaza palsu, warga juga resah dengan peraturan yang diterapkan oleh Kades Ngenep yang memasang tarif  tinggi bila mana ada warga yang menginginkan pembuatan Akte Jual Beli (AJB). Hal itu disampaikan oleh salah satu warga yang tidak mau namanya dipublikasikan.

"Saya terpaksa balik mas, karena pak Kades minta nya mahal kalau mau diterbitkan AJB."ungkapnya, sambil mewanti-wanti namanya agar tidak disebutkan.

Sebagai aparatur desa sudah sewajarnya mempermudah dalam hal pelayanan. Mengingat aparatur desa adalah ujung tombak garda terdepan dari suatu pemerintahan daerah. (Tim)

Posting Komentar