Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Foto : Kades Sarirogo dikawal petugas dan BB yang disita. (Kmd)

Sidoarjo-Memo. Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Sidoarjo, lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum perangkat desa yang diduga melakukan pungutan liar (Pungli), terhadap para peserta/ pemohon warga Desa Sarirogo, yang mengajukan permohonan program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) atau Prona yang diselenggarakan oleh kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, kemarin.

Dalam kasus ini, tersangkanya adalah Kepala Desa (Kades) Sarirogo Eko Prabowo. Dia diamankan setelah polisi menemukan sejumlah barang bukti yang mengarah pada keterlibatan oknum kades tersebut. Yakni, adanya praktik pungli terhadap para peserta atau pemohon pengajuan pembuatan sertifikat dalam program Prona, yang mana dalam pelaksanaanya pihak pemerintah desa, termasuk kades setempat, membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai panitianya.

Anehnya, dalam proses pengajuan itu, para peserta dibebani biaya Rp 500 ribu. Lantaran hal tersebut, dilakukan tanpa adanya ketentuan atau dasar hukum yang mengatur tentang pembebanan biaya kepada para peserta. Nah, pada oprasi tangkap tangan itu, penyidik berhasil melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp 22.820.000, serta 204 lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing- masing peserta.

Ditambah 1 buah buku catatan bendahara, surat keputusan pembentukan Pokmas yang ditanda tangani Kades (Eko, red). Dari semua barang bukti tersebut, ditemukan penyidik di laci meja ZR, selaku staf Pemdes Sarorogo serta sebagai anggota Pokmas yang ditunjuk untuk menerima berkas permohonan, berikut uang sebesar Rp 500 ribu.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol. Manang Soebakti, saat press rillis Rabu (25/1) sore dihalaman Mapolresta Sidoarjo, mengatakan, kasus perkara OTT yang melibatkan oknum Kades ini akan terus dikembangkan dan dilakukan pendalaman hingga titik optimal.

"Kasus ini akan terus kita dalami. Untuk sementara masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut," terang, mantan Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya ini di hadapan sejumlah awak media.

Menurutnya, penarikan biaya sebesar Rp 500 ribu kepada para peserta PTSL atau pemohon pengajuan Progam Prona yang diselenggarakan oleh BPN Sidoarjo itu, tidak ada ketentuan maupun dasar hukumnya. Dengan demikian, pihaknya menarik kesimpulan, bahwa hal tersebut merupakan pungli.

"Saat ini, tersangkanya masih kita periksa. Jika nanti kita temukan bukti kuat yang lebih akurat, pastinya akan kita tahan," tegasnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita beberapa barang bukti. Diantaranya, uang tunai sebesar Rp 45.443.000, dua lembar SK Kepala Desa Sarirogo no 10 tahun 2016, tentang penetapan Pokmas Desa Sarirogo, tertanggal 02.12.2016, tiga lembar SK Kepala Desa no 03  2016 tentang penetapan tenaga honorer Pemdes Sarirogo Kabupaten Sidoarjo tahun angaran 2016, tertanggal 12.1.2016, 3 lembar SK Kades Sarirogo no 11 tahun 2016 tentang pengangkatan jabatan perangkat desa setempat, tertanggal 29.12.2016, 3 lembar Notulen rapat prona tahun 2017 Desa Sarirogo, 5 lembar daftar hadir rapat pemberkasan Prona tahun anggaran 2017 Desa Sarirogo tertanggal 04.12.2016, 204 lembar surat pernyataan, 1 buku pembukuan Prona TA 2017.

"Pelaku terancam dijerat Pasal 12 subsidair pasal 11 undang- undang No 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,"pungkasnya.

Dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Unit Tipidkor Satreskrim Mapolresta Sidoarjo, sebagai bentuk keseriusan dalam pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) atau tindak pidana korupsi. (kmd/rif)

Posting Komentar