Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Foto : Korban Kasmuin menunjukkan salah satu luka bengkak yang mengenai tangannya. (kmd)

Sidoarjo-Memo. Jalan berlubang di kawasan Jalan Raya Desa Lemujut Kecamatan Krembung, kembali memakan korban. Kali ini, Kamis (6/10), korbannya adalah Ketua LSM CePAD (Center For Participatory Development) bernama Kasmuin (50th).

Mulanya, korban (Kasmuin, red) sedang dalam perjalanan monitoring kegiatan Program Jalin Matra dari Desa Rejeni menuju ke Desa Cangkring, Krembung. Saat melintas di lokasi, motor korban terperosok ke lubang jalan yang diprediksi kedalamannya mencapai 20 cm. Akibatnya, korban jatuh tersungkur hingga mengalami luka cukup serius mengenai kedua kaki dan tangannya.

Kepada Memo Jatim, Kasmuin menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut. Sebenarnya saat melintas di TKP, dirinya sudah mengantisipasi agar motor yang dikendarainya tidak sampai terperosok ke jalan berlubang. Sebab, tak bisa dipungkiri kondisi jalan di kawasan itu memang sudah rusak parah. Oleh karena itu, pihaknya menyesalkan jika  kerusakan jalan itu sampai saat ini tak kunjung diperbaiki.

"Semestinya pihak dinas terkait lebih peka, prioritas pembangunan infrastruktur yang harus disentuh terlebih dahulu. Apalagi kawasan ini merupakan akses penghubung dua kecamatan," katanya.

Bukan hanya itu, peristiwa kecelakaan yang menimpa Ketua LSM CePAD tersebut, membuat Ketua LSM Komnas Sidoarjo, Suryanto, angkat bicara. Menurutnya, dalam hal ini pihak Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo, dianggab telah mengabaikan tanggung jawab. Yakni, terkait pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

" Jika hal ini dilanggar, maka akan ada sanksinya," tegas, Suryanto.

Selain itu, sambung Suryanto, Pu Bina Marga juga dianggap telah menyalahi aturan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009, menyebutkan bahwa penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan pemerintah, pemrintah daerah, badan hukum dan atau masyarakat. (kmd/rif)

Posting Komentar