Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Foto : Saat Komunitas Wartawan Melakukan Aksi Boikot Didepan Balai Wartawan (Asenan)

Ponorogo-Memo. Kebebasan pers ibarat kebebasan rakyat dalam berdemokrasi juga menyampaikan inspirasi nya, sebagai mana seperti termaktup pada Undang-Undang pasal  4 No 40 tahun 1999 tentang Pers dimana pihak manapun yang menghambat, atau menghalangi, apalagi mengancam, melanggar pasal yang dimaksud diatas.

Dijaman demokrasi seperti saat ini masih saja ada oknum tak bertanggung jawab yang membatasi kebabasan Pers seperti apa yang terjadi diacara pembukaan Grebeg Suro Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, pasalnya, beberapa wartawan diduga dilarang melakukan pengambilan gambar diacara tersebut serta dihalang-halangi untuk melakukan peliputan. Hingga pada hari Senin tadi (26/9) aksi boikot dilakukan mulai dari orasi hingga pemabakaran kaos dan ID Cart di Balai Wartawan Jl. Raden Saleh oleh Komunitas Wartawan Ponorogo (KWP).

Acara Grebeg Suro yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan Bupati Ipung pada saat jumpa Pers sebelum acara pembukaan dimulai,

,"bupati dan jajaran berjanji memberi akses yang nyaman dan mudah untuk peliputan. Tapi kenyataannya pada saat pembukaan kemarin banyak rekan wartawan yang bahkan masuk ke arena grebeg suro aja dipersulit" ungkapnya, pada memojatim.

Ini tidak lepas dari buntut tindakan represiv dari pihak EO Even Organizer yang terlalu membatasi bahkan terkesan arogansi menghalangi liputan dari para insan pers.

Supriyadi selaku sesepuh (KWP) menjelaskan beberapa waktu lalu dirinya bersama wartawan lainya dihalang-halangi dalam peliputan grand final thole genduk.

Saat itu dirinya mengkonfirmasi langsung ke pihak Disbudparpora bersama bidang Humas pada jumpa Pers di Gedung Kesenian. Plus langsung mengadu ke bupati Ipong pada saat jumpa pers di belakang pringgitan mengenai hal ini.

" bupati dan jajaran berjanji memberi akses yang nyaman dan mudah untuk peliputan. Tapi kenyataannya pada saat pembukaan kemarin banyak rekan wartawan yabg bahkan masuk ke arena grebeg suro aja dipersulit" ungkapnya.

Dirinya menilai bupati Ipong beserta humas maupun disbudparpora terlalu berlebihan dan terkesan menghalangi dalam kegiatan peliputan media.

Bahkan Drs. Supriyadi melihat kenyataan di lapangan saat pembukaan tersebut terlalu banyak anak buah EO yang rata rata dibawah umur belum paham aturan, ditambah tukang foto amatiran dan mereka juga memakai ID Card yang entah dari media apa serta keperluannya tidak jelas.

" kita tuh berapa jumlah wartawan. Dan saya yakin humas sudah hafal dengan kita. Harusnya diberi kebijakan untuk peliputan yang endingnya juga untuk menyebar luaskan even grebeg suro dengan baik" tegasnya

Hal serupa juga dialami oleh Reporter statiun tv lokal Jawa Timur, BBS TV
,"lebih baik kami pulang saja. Tidak bisa mengambil gambar dari depan. Aksesnya sangat minim," tutur, Sumarno, wartawan BBS TV.

Sumarno menyampaikan bahwa teman-temannya memboikot liputan Grebeg Suro. Sampai panitia mengevaluasi dan memperbolehkan kami liputan dengan ruang yang layak dan bebas.

Ternyata hal pelarangam liputan bukan hanya dialami reporter BBS TV,  reporter tv nasional pun juga mengalami hal yang sama yakni reporter TV One Aries Sutikno.

"Saya kecewa dengan acara grebeg suro sekarang. Padahal ini acara nasional dan uang dari rakyat. Seharusnya masyarakat juga bisa menikmati acara tersebut melalui media," ujarnya.

Komunitas Wartawan Ponorogo (KWP) sangat menyayangkan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh EO atau Pemkab Ponorogo yang membatasi kegiatan peliputan ini, dan mengecam tindakan tersebut. Bila tidak ada respon positif (KWP) akan tetap melakukan aksi boikot disetiap acara Pemkab tahun ini maupun tahun yang akan datang. ,"Kami tunggu itikad baiknya. Sampai tidak ada itikad baik ya kami boikot semua," tegasnya.

Didalam orasinya salah satu wartawan menyampaikan," menghalang-halangi tugas wartawan didalam tugas peliputan, adalah sebuah pembunuhan karakter terhadap fungsi seorang wartawan, ini perlu dipertanyakan ada apa dengan acara Grebeg Suro yang memakai anggaran uang dari rakyat ini,hingga ada pembatasan peliputan! ada apa."kecamnya. (An/rif)

Posting Komentar