Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Foto : Kapolres Bangkalan, AKBP Anissullah M Ridha.(MT/rif)

Bangkalan-Memo. Program pemerintah untuk menunjang kesejahteraan rakyat baik dalam segi pembangunan maupun perekonomian disalurkan malui program (DD) Dena Desa, yang dianggarkan dari dana APBN maupun APBD sejak tahun 2015.Program Dena Desa bergulir sejakditetapkan  (Perdes) Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2015. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dena Desa yang bersumber dari (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. dengan peruntukan salah satunya untuk  pembangunan Desa upaya pemerinta dalam peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan kemandirian dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaraan, serta memanfaatkan sumberdaya masyarakat desa.

Dengan adanya Program pemerinta sangat baik bila bisa disalurkan atau terserap secara tepat. Dena Desa ini diperuntukan untuk pembangunan serta membantu Usaha Menengah Kebawa (UMK)dalam menghadapi daya saing yang semakin meningkat baik secara indifidu maupun global. Tapi bagaimana bila program pemerintah yang dianggarkan melalui (DD)tidak terserap dengan tepat?.

Pasalnya, Polres Bangkalan, Madura, Jawa Timur melakukan pemeriksaan terhadap belasan camat dan kepala desa setempat. Pemeriksaan tersebut merupakan pengembangan dari kasus korupsi Dana Desa (DD) yang melibatkan Joko Budiono, Camat Tanjung Bumi, dan Pahri staf Kecamatan Tanjung Bumi.

Kasus pemotongan Dana Desa tersebut berhasil diungkap setelah jajaran Satreskrim Polres Bangkalan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bank Jatim Kas Tanjung Bumi, Senin 18 Juli 2016 lalu.

Dari tangan Joko Budiono, polisi menemukan uang tunai sebesar Rp 83 juta yang disimpan dalam mobil dinasnya. Sementara, barang bukti yang diamankan dari  Pahri uang tunai sebesar Rp 281 juta.

Menurutnya, berkas kasus korupsi itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Namun, berkas tersebut dikembalikan karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki demi kesempurnaah berkas tersebut.

"Pelimpahan dilakukan untuk mengetahui pendapat kejaksaan apakah berkas telah lengkap atau tidak. Sekarang kekurangan yang dimaksud kejaksaan kami tambah,"papar, Kapolres Bangkalan, AKBP Anissullah M Ridha, Senin (19/9) pada media.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Ady Wira Prakasa menambahkan, sampai saat ini camat maupun kepala desa yang telah diperiksa masing-masing 12 orang. Pemeriksaan itu dilakukan secara acak.

"Kalau sudah selesai semua nanti kami sampaikan. Untuk kepentingan penyidikan camat dan kepala desa mana saja yang diperiksa tidak perlu disebutkan dulu,"ucap, Kanit Reskrim, AKP Ady Wira Prakasa mendampingi Kapolres Bangkalan AKBP.Annissullah M Ridha. (al/rif)

Posting Komentar