Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Sidoarjo-Memo.Tim satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.bersama TNI. Sekitar pukul 10.30.wib kembali membongkar bangunan liar yang berada di Sempadan sungai milik Dinas Pengairan Sidoarjo, tepatnya di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Buduran, Bangunan Liar (Bangli) dibongkar paksa oleh petugas gabungan selasa (27/09).

Bangunan tersebut yang berdekatan dengan Tempat Penampungan Sampah dan sungai ini terpaksa di robohkan petugas lantaran menyalahi aturan, karena bagunan ini akan dipergunakan oleh pemerintah Sidoarjo, Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan Satpol PP Sidoarjo, Anas.

"Pembongkaran ini dilakukan sesuai instruksi dinas PU. Pengairan. Kami hanya menjalankan tugas saja," ucap Anas, pada memojatim.

Intruksi pembongkaran itu jatuh pada 19 April lalu, hanya saja pihaknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif, Mulai dari pemberian surat peringatan pertama hingga terakhir dilakukan upaya pembongkaran. "Isi suratnya tanggal 19 April. Tapi baru kita laksanakan," tegasnya.

Sementara, salah satu pemilik bangunan, Sukirno (57th) asal Buduran Sidoarjo, merasa dirugikan atas pembongkaran kios miliknya yang baru saja dibeli dari pemilik lama. Sukirno mengatakan bahwa pihaknya masih belum merelakan bangunannya dirobohkan petugas. Meski dirinya mengetahui betul atas lahan yang ditempatinya, namun dirinya merasa rugi besar atas bangunan semi permanen tersebut.karena dirinya merasa menyewa lahan ke dinas pengairan Sidoarjo.

"Sebenarnya saya tidak masalah, tapi bagaimana dengan uang yang saya pakai untuk bangun ini, Saya akan minta pertanggung jawaban," ujar Sukirno.

Dia menjelaskan, bahwa dia membeli lahan dari orang sebelumnya yang diketahui bernama Sapawi asal Bluru Kidul kecamatan Kota Sidoarjo seharga Rp. 27 Juta tahun 2003.  "Lahan ini kan dikapling sejak 2001, Nah, saya belinya ke pemilik pertama senilai 27 juta. Setelah saya beli, saya pikir tidak ada masalah, Tak tahunya lahan ini mau dipakai negara," keluhnya.

Diakuinya, sejak 2003 hingga sekarang lahan tersebut belum dimanfaatkan. Hanya saja sejak 5 bulan yang lalu, pihaknya mulai membangun tempat tersebut untuk dijadikan lahan berjualan, dan saya beli dua kapling. Satu kapling ukurannya, 7X15 meter. Dan setiap tahunnya harus bayar restribusi ke Dinas Pengairan sebesar Rp. 98 Ribu. Terakhir, di tahun 2006 kami sudah tidak membayar lagi retribusinya ," terangnya.

Namun, yang menjadi persoalannya, dirinya sudah menghabiskan sekitar Rp.30 juta lebih untuk menguruk lahan tersebut hingga membuat pondasinya. "Ini sudah diuruk, bahkan sudah jadi bangunan, belum saya manfaatkan kok tiba-tiba langsung di bongkar. Kalau memang untuk negara tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan ganti ruginya,"ucapnya, menghiba.

Dengan adanya sewa lahan dan Bangunan Liat (Bangli)tersebut diduga Dinas Pengairan telah menyalah gunakan kewenangannya. Selaku instansi pemerintah atau pejabat negara bukan seharus menyewakan atau memberi peluang atas petunjuk yang salah, apalagi lahan dan bangunan tersebut diketahui disewakan karena sudah jelas peruntukan dan kemanfaatanya salah. sampai berita ini diturunkan pihak Dinas Pengairan belum bisa dikonfirmasi.(yud/rif)

Posting Komentar