Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Surabaya-Memo. Kasus perkara Sengketa kepemilikan lahan dan gedung Astra Nawa antara DPW PKB Jatim dan Choirul Anam (Cak Anam) tak hanya bergulir di ranah hukum, tapi mulai diseret ke forum diskusi yang melibatkan media

Diskusi ini difasilitasi oleh media yang dikelola oleh Anam, sendiri dengan tema "Membedah Perkara Hak Atas Tanah Astra Nawa"didalam diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber yakni, Dr Sad Praptanto SH MH (pakar hukum administrasi negara) dan Dr Sri Setyadi SH MH (pakar hukum agraria).

Inti dari diskusi tersebut membahas hasil putusan Pengadilan Negeri yang dinilai sesat: Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menyidangkan kasus tersebut dinilai sebagai peradilan 'sesat' dan seharusnya pengadilan tak bisa membatalkan hibah, bahkan presiden sekalipun.

Namun ditempat yang berbeda anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, HM Miftahul Ulum, menanggapi justru diskusi tersebut 'sesat' dan 'menyesatkan'.

,"Bagaimana tidak sesat, dasar hukum yang dipakai saja salah. Tapi biarlah yang diskusi tetap diskusi karena hasil diskusi tak bisa membatalkan putusan pengadilan (yang memenangkan DPW PKB)," terangnya saat dihubungi, Kamis lalu.

Kesesatan diskusi yang dimaksud Cak Ulum, sapaan akrab Miftahul Ulum, yakni terkait pernyataan narasumber yang menyebut sesuai Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang dapat membatalkan perjanjian hibah atau yang bisa menyengketakan hanya pemberi hibah.

Dalam kasus ini hanya Ramelan -- yang diklaim Anam sebagai pemberi hibah -- atau ahli warisnya saja yang bisa membatalkan hibah, bukan pengadilan.

"Di situlah kesesatannya. Setahu saya, UU No 2 Tahun 2012 yang jadi dasar rujukannya itu bukan UU Pokok Agraria, tapi itu UU tentang Pengadaan Tanah bagi Bangunan untuk Kepentingan Umum. Sedangkan UU tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria itu diatur dalam UU No 5 Tahun 1960," ungkap, politisi dari PKB juga wakil ketua Komisi A DPRD Jatim itu.

Begitu juga dengan Pasal 27 UU No 2 Tahun 2012, tidak mengatur penghapusan tanah, tapi pasal itu mengatur tentang masalah pelaksanaan pengadaan tanah. "Apakah itu bukan diskusi sesat namanya?" tandasnya. "Ayat dan UU yang dipakai keliru, kan itu namanya sesat dan menyesatkan."tambahnya.
Wakik Ketua Komisi A DPRD Jatim ini beraharap semua bisa legowo dan menghormati hukum. (al/ss)

Posting Komentar