Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Bangkalan-Memo. Setelah melakukan akad perjanjian dengan sejumlah perangkat desa dengan tujuan agar Dana Desa (DD) dan alokasinya bisa terserap dengan maksimal, kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan seolah belum berhasil.

Pasalnya, belum sampai berganti tahun dari sosialisasi penyerapan anggaran DD yang digelar oleh Kejari Bangkalan, Korps Adhyaksa seolah dikagetkan dengan tertangkapnya satu staf Kecamatan Tanjung Bumi yang diduga melakukan pemotongan Dena Desa (DD) oleh aparat kepolisian dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin lalu.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Bangkalan Noordien Kusuma Negara menyampaikan, bahwa pihaknya hanya melaksanakan tugas dalam memberikan pemahaman terkait penyerapan DD. Terlepas dari itu, mekanisme penyaluran DD merupakan tanggung jawab perangkat desa.

"Yang melakukan itu hanya oknum. Kita sejauh ini mempunyai tugas untuk memberikan pemahaman mengenai dampak hukum DD. Sesudah itu, apa kata mereka. Saat itu saya mengatakan jika DD ini bisa jadi berkah atau petaka," paparnya.

Noordien menuturkan dalam Memorandum of Understandin (MoU) atau perjanjian yang dilengkapi dengan sosialisasi agar tidak menyalahgunakan alokasi Dena Desa tersebut, Kejari Bangkalan hanya sebatas menyampaikan penggunaan DD agar terserap dengan maksimal.

"Menurut kami, ini bukan tidak maksimalnya sosialisasi. Yang melakukan tindakan pemotongan tersebut bukan dari perangkat desa, melainkan dari pihak kecamatan. Kami yakin perangkat desa sudah mulai paham dengan penggunaan DD tersebut," ungkap, Noodien.

"Kita tidak mungkin mengawasi secara total terkait penyerapan DD. Jadi kepada siapapun yang terkait, jangan coba-coba menyalahgunakan wewenang. Kegiatan sosialisasi kemarin dilakukan sebelum DD turun," tambahnya.

Sementara Kepala Seksi Intelejen Kejari Bangkalan Wahyudiono mengapresiasi langkah yang dilakukan kepolisian terkait OTT tersangka pemotongan DD. Ia mengaku masih menunggu berkas limpahan dari kepolisian dan terus menjalin koordinasi.

"Saat ini kasus tersebut masih ditangani polisi. Sejauh ini kejaksaan dan kepolisian terus berkoordinasi menuntaskan kasus ini. Termasuk melakukan pengembangan untuk mencari tersangka lain," ungkap, Wahyudiono.
Menurutnya, Kejari Bangkalan akan mulai bergerak saat berkas dari kepolisian sudah masuk dengan membuatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidik (SPDP) yang dilanjutkan dengan P16, yakni surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

" Kalau nanti sudah masuk ke sini (Kejari Bangkalan, red), kami baru bisa bergerak. P16 itu nantinya turun ke Kasi Pidsus (Pidana Khusus),"tegasnya.

Dilain tempat, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Perjuangan Rakyat Bersama (KPRB)Kabupaten Bangkalan, Moch Syamsul menyatakan. Penyalah gunaan (DD) Dena Desa yang banyak dilakukan oleh Aparatur Desa diyakini bukan hanya di Bangkalan saja. Tetapi di Wilayah Sidoarjo , Sampang, Pamekasan dan wilayah lain di Jawa Timur ini diduga banyak dilakukan pelanggaran. ,"KPRB tetap akan melakukan pemantauan terkait penggunaan Dena Desa, dan akan berkordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jatim."ucap, Moch Syamsul.

,"terkait dena desa yang punya peran penting bukan hanya Kades atau Sekdes. Akan tetapi BPD juga pihak Kecamatan yang banyak bermain-main atas penyerapan DD ini."ungkap,Ketua PAC KPRB Madura ini.  (jm/al)

Posting Komentar