Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Surabaya-Memo. Kekecewaan yang memuncak terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya. Ir Fredy Junihartono pemilik Yayasan Bustan yang bergerak dibidang pendidikan gratis dan yatim piatu mendatangi Komisi D DPRD Surabaya.

Menurutnya, sistem online penerimaan murid baru di kota Surabaya ternyata masih belum mampu mengantisipasi masuknya murid baru lintas rayon. Modusnya, murid lintas rayon ini menggunakan kesempatan keberadaan bangku kosong di sejumlah sekolah.

"Saya datang kesini untuk memberikan masukan kepada komisi D terkait PPDB yang menurut saya pelaksanaannya sudah salah kaprah, karena pada kenyataannya aturan soal zona (rayon) itu tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya," terang. Fredy,Selasa (12/7/2016)

Fredy menambahkan Tindakan beberapa sekolah yang dengan berani dan sengaja menerima murid baru lintas rayon di bangku kosong ini jelas melanggar aturan, dan memang dilarang, kalau tetap dilakukan, untuk apa aturan itu dibuat!

Kejadian inilah yang mendorong cucu mendiang H.M Noor mantan Gubernur Jatim ini bertandang ke Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Pendidikan dan Kesra, untuk menyampaikan keluhannya agar disampaikan kepada Wali Kota Surabaya.

"Kasus ini terjadi di SMPN 10, pada saat mendaftar siswa binaan saya ke sekolah itu, tetapi saya sangat yakin bahwa kasus bangku kosong ini juga terjadi di seluruh sekolah, mereka tetap tidak menghindahkan siswa rayon, meski masih ada bangku kosong, lantas untuk apa dibiarkan jika masih banyak siswa yang membutuhkan," tandasnya.

Ketua LSM Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) ini juga mengatakan, jika dirinya berusaha kembali mendaftarkan siswa binaannya sesaat setelah PPDB ditutup sekitar pukul 16.00 wib.

"Saat itu saya ditemui wakil kepala sekolah, dan dijelaskan jika masih ada 5 bangku kosong, maka saat itu juga saya berusaha mendaftar melalui Dinas, artinya saya adalah pendaftar pertama, tetapi sampai saat ini tidak ada konfirmasi apapun, diterima atau tidak, lantas untuk apa bangku kosong itu, saya berharap jangan sampai dijadikan alat dan kesempatan untuk hal-hal yang bersifat transaksional," jelasnya.

Oleh karenanya, lanjut Fredy, saya meminta kepada Komisi D untuk mengevaluasi ulang posisi Ikhs sebagai Kadindik Surabaya, karena menurut saya telah gagal dan memang tidak memiliki latar belakang bidang pendidikan.

"Dia itu kan mantan Bapemas dan tidak mempunyai pengalaman apapun terkait pendidikan, jadi saya minta agar Iksan dicopot dari jabatannya," tegasnya. (al)

Posting Komentar