Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Sidoarjo-Memo.Setelah adanya evaluasi dan keputusan yang disanpaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Juni 2016 lalu, dimana dalam sosialisasinya disampaikan ribuan Peraturan Daerah dihapus, karena dinilai untuk menghindari polemik antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten sehingga menghambat pertumbuhan makro ataupun mikro.

Hal senada itupun juga disampaikan oleh  Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Heri Susanto.

Heri Susanto, mengatakan , sesuai edaran yang disampaikan Gubernur Jawa Timur mewakili pemerintah daerah, bahwa di Kabupaten Sidoarjo, ada tiga Perda yang akan dihapus.

"3 Perda itu , salah satunya Perda Perpanjangan Izin Gangguan atau disebut dengan istilah 'hinder ordonantie' (HO)," terangnya,

Ia mengemukakan penghapusan perda tersebut karena pemerintah tidak menerapkan soal retribusi perpanjangan HO.

"Sehingga perda itu dihapus," imbuhnya .

Kedua,, pencabutan Perda Kawasan Pesisir karena nantinya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

"Sedangkan yang ketiga adalah Pencabutan Perda Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Kerja atau K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang ada di Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan," katanya.

Ia mengatakan keputusan ini baru diterima dan selanjutnya pihaknya akan menyosialisasikan kepada khalayak umum.

"Terutama di pemerintahan Kabupaten sendiri," tambah, Heri Susanto. (ar)

Posting Komentar