Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Surabaya-Memo. Padatnya agenda yang dibuat untuk Kunjungan Kerja (Kunker)oleh para legislatif DPRD Surabaya menuai kritikan pedas yang membakar telinga. Agenda Kunker DPRD Surabaya dinilai tak wajar oleh beberapa tokoh juga masyarakat. Salah satunya tanggapan tentang besarnya kuota agenda kunjungan kerja anggota DPRD Surabaya,datang dari Dosen senior Fakultas Hukum Universitas Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana, S.H., M.S. mengatakan bahwa agenda dan kegiatan kunjungan kerja yang kuotanya diperbanyak sangat berkaitan dengan hasil.

"Lha enak tho, mumpung dadi anggota dewan, kapan maneh mas bro, masalah hasil kunker?. Emang gue pikrin," sindirnya, namun pakar hukum pidana ini tidak menjelaskan, apa yang dimaksud hasilnya. Kamis (9/6/2016)

Disisi lain, ketua Unit Pelaksana Teknis Konsultasi dan Bantuan Hukum (UPTKBH) Unair ini juga menyampaikan kritikan pedas terhadap seringnya agenda kunker anggota DPRD Surabaya.

"Lho ya tooo, Sri Mulat suroboyo bangkrut, tutup lan bubar. Lha wong onok sing lebih lucu maneh, yo iku sing manggoni gedung DPR D kota surabaya," ujar bapak dari tiga anak ini.

Sebagai sosok yang telah ditokohkan dalam bidang hukum pidana, I Wayan Titip Sulaksana menyarankan agar anggota DPRD Surabaya menyampaikan ke publik setiap hasil kunjungan kerjanya, baik lokal apalagi ke luar negeri.

"Harusnya, yo moleh kunker, buat acara dengar pendapat dengan mengundang masyarakat, jelentrehno hasil kunker itu. Terus buat program kerja utk menindaklanjuti," tambah, I Wayan Titip Sulaksana

Sekedar diketahui agenda Kunjungan kerja DPRD Surabaya yang menggunakan uang rakyat ini mulai jadi sorotan karena dinilai kurang ada manfaatnya dan terkesan aji mumpung, seperti yang telah dikutip oleh beberapa media. Gedung wakil rakyat di  jalan  Yos Sudarso kondisinya sering kosong tanpa penghuni, karena anggota DPRD Surabaya secara terus menerus melakukan kunjungan kerja dalam setiap minggunya.

Dengan beraneka ragam dalih serta alasan, mulai dari konsultasi, menghadiri undangan, hingga kunjungan pribadinya sebagai wakil rakyat kota Surabaya. Hal ini memang tidak bisa disalahkan karena telah sesuai dengan aturan, dan melakukan kunjungan kerja (kunker) merupakan hak para anggota dewan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Akan tetapi kalau Hak! tidak disertai dengan kewajiban selaku anggota dewan sebagaimana poksinya, maka yang terjadi cuman makan gaji (buta) uang rakyat.

Hanya saja, akibat dari kuota yang besar terkesan tidak wajar hingga sering kali Wakil Rakyat yang dipilih oleh rakyat, hanya mewakili rakyat untuk jalan-jalan keluar kota juga luar negeri dengan dalih Kunker!. Bukan mewakili menjadi penyambung lidah masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

hampir setiap hari gedung DPRD Surabaya tanpa penghuni. Masuk hari Senin, Selasa setengah hari sekaligus menjadi waktu persiapan, Rabu berangkat kunker, kembali hari Jumat pagi. Pada hari Jumat, ada yang mampir ke Yos Sudarso, tetapi tidak sedikit yang langsung pulang karena kelelahan.Artinya kinerja DPRD Surabaya perlu dipertanyakan, selaku wakil rakyat yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat. (hc/ar)

Posting Komentar