Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Sidoarjo-Memo. Penertipan (PKL) Pedagang Kaki Lima diwilayah Sidoarjo ,diduga tidak di ikhwali dengan Hak Asasi Manusia (HAM).  Pasalnya selama ini Kasatpol PP Sidoarjo hanya garang terhadap pelaku PKL, akan tetapi lemah terhadap pelaku pengusaha yakni tempat-tempat hiburan malam.

Didalam penegakan Perda Satpol PP Sidoarjo hampir rutin menindak pedagang kaki lima dengan dalih penrtipan merusak keindahan kota, tapi tidak tegas terhadap tempat-tempat hiburan malam yang kian lama kian menjamur di Kabupaten Sidoarjo. Menjamurnya tempat hiburan malam karena lemahnya pengawasan dari Satpol PP terkait (RHU)Rumah Hiburan Umum yang berdampak terjadinya kebocoran (PAD) Pendapatan Asli Daerah. Maka dari sinilah permasalahan terjadi apakah memang lemahnya pengawasan atau memang dilemahkan ?. Padahal masih diduga terdapat puluhan tempat-tempat hiburan yang tidak sesuai (SOP) Standart Opersaional Prosedur didalam pelaksanaan nya.

Saat hal ini mau dikonfirmasi kepada Satpol PP Sidoarjo salah satu Staf mengatakan kalau Kabid Rido keluar kota," maaf mas pak Rido keluar kota berangkat tadi pagi." terangnya, kepada media ini (03/03/2016).

Dalam hal ini bila memang penegakan Perda digalakan Satpol PP Sidoarjo tidak boleh tembang pilih,yang mana PKL ditindak dan tempat hiburan dibiarkan seakan-akan dimanja. Sampai berita ini diturunkan. (ar)

Posting Komentar