Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Surabaya-Memo.Sah - sah saja iuran tentang BPJS dinaikan itu termaktup di Perpres no 19 tahun 2016 program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), ternyata justru mendapat penolakan dari DPR-RI komisi IX yang membidangi kesehatan. Ironinya, anggota Komisi IX DPR-RI tersebut adalah Karolin Margaret yang justru berasal dari Fraksi PDIP yang notabene adalah partai pengusung pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu.

Pernyataan penolakan disampaikan kepada beberapa wartawan yang mengikuti perjalanannya saat melakukan sidak ke RSUD Dr Soetomo Surabaya, setelah melihat kondisi secara langsung pelayanan BPJS.

Sebagai wakil rakyat, Karolin Margaret sengaja melakukan pengecekan secara langsung mulai dari kesiapan medis hingga pasien di rumah sakit RSUD DR Soetomo. Dan dari hasil pengamatannya, ternyata Karolin terus mendapatkan keluhan sekaligus penolakan kenaikan BPJS dari sejumlah pasien pemegang kartu, mulai dari kelas 3 hingga 1 terkait pelayanan BPJS.

Anehnya lagi, ternyata Karolin juga mendapati fakta bahwa jika sosialisasi tentang kenaikan iuran BPJS belum sampai seluruhnya kepada pemegang kartu yang ternyata diketahui menyatakan keberatannya.

"Kanaikan itu tidak dilarang asalkan dibarengi dengan pelayanan yang lebih baik, tapi buktinya masih seperti ini, dan mereka ternyata juga tidak ada yang mengetahui soal kenaikan itu," ungkapnya. Sabtu (12/3/2016). (ar)

Posting Komentar