Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Sidoarjo-Memo. Kejaksaan Negeri Sidoarjo Senin (8/3/2016)didemo oleh pendukung Kepala Desa Gempolsari Tanggulangin Abdul Haris yang kini, telah ditetapkan sebagai tersangka Setelah berorasi sekitar satu jam lebih menuntut dibebaskannya Abdul Haris kepala desa Gempolsari Tanggulangin.

Setelah menyampaikan orasinya perwakilan pendukung Abdul Haris warga Gempolsari  diterima pihak kejari. Sebanyak 5 Orang dari perwakilan diperbolehkan masuk ke kantor kejaksaan menemui pihak kejaksaan.

perwakilan pendemo tersebut,  yakni Bambang Sugiono, kakak kandung Kades (Abdul Haris), Sutikno, Bu Susi, Pak Sus dan Ashuri mewakili warga yang demo masuk keruangan Kasi Intel Kejari Sidoarjo. Mereka ditemui dua Pejabat Kejaksaan yaitu Kasi Intelejen Suhartono SH dan Kasi Pidsus La Ode Muhammad Nusrim.

Dari pertemuan tersebut Ashuri mengungkapkan pihaknya meminta penangguhan penahanan dan kejelasan hukum yang saat ini dialami Abdul Haris. Sebab, saat ini Abdul Haris kembali maju kembali dalam Pilkades Serentak 29 Mei 2016 mendatang. "Ini agar diperjelas pihak Kejaksaan. Biar gak ada kegaduhan akibat kepentingan politik lokal pilkades," pintanya.

Kordinator lapangan menyampaikan dalam orasinya dirinya, menyampaikan bahwa dana sebesar 3,1 M yang disangkakan pihak kejaksaan tidak benar. Menurutnya, dana tersebut sudah dibawa oleh sdr lukman (Mantan Kades Gempolsari) sebesar 2,8 M katanya untu dibuat membelikan tanah.

Menanggapi hal tersebut, kasi Pidsus Kejari Sidoarjo La Ode Muhammad Nusrim menjawab apa yang disampaikan perwakilan warga ,perkara Abdul Haris dan Marsali terkait ganti rugi tanah yang terkena dampak lumpur lapindo.

"Tanah tersebut (Fasum dan Tanah Wakaf) datanya sudah dirubah diatasnamakan Marsali (Ketua Takmir Al-Istiqomah) menjadi hak milik pribadi. Itu setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada pertemuan di Masjid, Kades ikut bertemu di masjid dan Kades yg mengusulkan mendapat ganti rugi itu,"terang. Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo La Ode Muhammad Nursim

Padahal ,   dalam Keputusan Presiden terkait ganti rugi korban lumpur hanya untuk tanah milik pribadi.

"Terhadap fasum aturan itu tidak boleh diganti dengan uang. Namun, dalam perjalanan waktu data tanah itu (fasum dan tanah wakaf) dirubah dan diatas namankan Marsali," ungkapnya.

Nusrim menjelaskan, status Abdul Haris dan Marsali saat ini statusnya sebagai tersangka dan itupun sudah ditetapkan pada bulan februari 2015 lalu. Untuk penahanan yang dilaksanakan guna untuk mempermudah proses penyidikan.

"Dan agar segera dilimpahkan ke Pengadilan," tegasnya.

La Ode juga menambahkan kejaksaan juga sudah menetapkan dua tersangka lainnya yaitu Mantan Ketua BPD Abdul Karim dan Mantan Kades Lukman saat ini masih didalam penyidikan, dan tidak menutup kemungkinan calon tersangka akan bertambah.

"Kami sudah panggil berkali-kali tapi keduanya tidak hadir. Kalo warga ada yang mengetahui keberadaan keduanya tolong segera beri kabar kami atau kepihak kepolisian terdekat," tambahnya.

Usai mendapat penjelasan panjang lebar dari pihak kejaksaan lima perwakilan dari pendukung Abdul Haris lantas keluar dan menjelaskan kepada warga yang berdemo. Wargapun akhirnya kembali . (ar)

Posting Komentar