Diberdayakan oleh Blogger.

Advertisement

Surabaya- Memo.Kali ini Ketua Komisi D DPRD Surabaya  mecanangkan agar segera Pengadaan Permakanan Dinsos Surabaya dilelangkan. Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial telah bertahun-tahun memberikan subsidi kepada warga lanjut usia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan orang cacat yang kategori miskin berupa bantuan makanan dengan sumber dana APBD Kota Surabaya. Untuk tahun 2016, dana yang disiapkan cukup besar yakni 105 milyar rupiah.

Alokasi anggaran APBD dengan nomenklatur  permakanandi Dinas Sosial ini ternyata menjadi sorotan Badan Pemeriksa keuangan (BPK), karena dilaksanakan dengan system swakelola. Kini BPK minta untuk di lelangkan karena nilainya di atas 200 juta.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana menerangkan bahwa Dinsos Kota Surabaya berkewajiban untuk melelangkan pengadaan permakanan untuk warga miskin dengan kategori Lansia, Yatim,Piatu, Yatim Piatu dan Cacat, saat ditemui diruanganya.

"Alokasi anggaran permakanan ini sejak tahun 2012, dan nilainya sangat besar, yang pasti diatas 200 juta, dan sesuai ketentuan harus dilelang, maka kami minta agar Dinsos mengikuti aturan ini, jangan sampai akibat pengadaan dengan sisitem swakelola yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat ini justru berakhir dengan persoalan hukum, tentu masyarakat akan menjadi korban," tuturnya, Jumat (4/3/2016).

Agustin mengatakan, jangan beralasan jika system lelang akan menghapus peran masyarakat yang selama ini terlibat di usaha pengadaan permakanan ini, karena mereka tetap bisa, dengan cara menjadi sub ke pemenang lelang.

"Untuk permakanan dengan nilai 11 ribu rupiah itu tidak perlu harus ada ISO, sertifikat halal dan beberapa syarat lelang lainnya, karena menurut saya hanya akan mempersulit bahkan cenderung untuk mensiasati agar tidak ada peserta lelang yang mengikuti, buntutnya karena ingin tetap di swakelola-kan," tegasnya, sistem lelang itu untuk menepis kecurigaan publik agar tidak ada unsur KKN.

Tidak hanya itu, politisi perempuan PDIP ini juga meminta kepada Dinsos Kota Surabaya untuk kembali melakukan pendataan ulang jumlah Lansia, anak yatim, anak piatu dan yatim piatu serta warga cacat secara perodik di seluruh wilayah dalam setiap tahunnya.

"Berdasarkan laporan masyarakat, penerima permakanan ini jumlah dan orangnya tetap sejak tahun 2012, jika ada warga lansia terbaru katanya harus menunggu jika sudah ada yang meninggal, dengan alasan pagu (kuota), ini tidak boleh terjadi lagi, lakukan pendataan secara terus menerus, karena setiap tahunnya pasti berubah, dan komisi kami siap untuk memback-up anggarannya, berapapun jumlahnya," ungkap, politisi dari Fraksi PDIP ini.

Sementara menurut Sugito anggota Komisi D DPRD Surabaya, ada beberapa hal teknis yang juga harus menjadi perhatian yakni dalam proses pengadaan dan pengiriman permakanan, agar tepat waktu dalam kondisi dan cuaca apapun.

"Dalam pelelangan nanti, hendaknya Dinsos juga memasukkan pengadaan alat safety pengantar permakanan ke dalam dokumen lelang dan kontrak, agar dalam proses pengirimannya tidak ada lagi kendala, utamanya saat hujan, jangan orang lapar harus menunggu sampai beberapa jam," terang, Sugito . (ar)

Posting Komentar